Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Urgensi Penggunaan BBM Bersubsidi secara Bijak

sumber foto: https://www.youtube.com/watch?v=1v-0pqWKR5I

 

 

Pada 3 September 2022 pemerintah telah menaikkan harga BBM bersubsidi, sebagai berikut jenis pertalite dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000, pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500, dan bio solar dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800. Kenaikan tersebut menjadi pil pahit bagi sebagian besar masyarakat setelah ekonomi mulai pulih pasca pandemi COVID-19. Efeknya adalah kenaikan biaya lainnya, seperti transportasi dan bahan pangan.

Kementerian keuangan menyebut BBM bersubsidi saat ini lebih banyak dinikmati rumah tangga mampu. Karena itu penyaluran BBM bersubsidi kepada masyarakat menjadi hal yang penting, memastikan BBM bersubsidi diterima dengan baik oleh semua kelompok masyarakat.

Sehubungan dengan fenomena tersebut, pada 8 November 2022 YLKI bersama KBR menyelenggarakan talkshow Ruang Publik dengan tema ‘Pengendalian BBM Bersubsidi Tepat Sasaran di Wilayah DKI Jakarta’. Talkshow tersebut menghadirkan narasumber, antara lain Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, Direktur Pencemaran Udara KLHK Luckmi Purwandari, ST. M.Si, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Maompang Harahap, ST., M.M., dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Dr. Syafrin Liputo,A.T.D.,M.T.

BBM bersubsidi menjadi isu krusial di Jakarta dalam konteks ekonomi dan lingkungan. Walaupun transportasi massal di Jakarta sangat bagus, penggunaan kendaraan pribadi baik roda dua maupun empat sangat tinggi. Pasalnya kendaraan menyerap banyak sekali bahan bakar yang digunakan.

Tulus menjelaskan, terkait dengan konteks ekonomi, penggunaan bahan bakar tersebut mayoritas dialokasikan di Jakarta. Sementara itu dari konteks lingkungan, Jakarta diklaim sebagai kota terpolusi di Indonesia bahkan dunia. Kondisi tersebut dipicu oleh penggunaan kendaraan pribadi dan penggunaan bahan bakar yang belum ramah lingkungan. Dua faktor itu berkontribusi sangat signifikan terhadap lingkungan.

Ketidakadilan ekonomi muncul ketika mayoritas pembeli bahan bakar adalah pengguna kendaraan pribadi yang berdampak terhadap kelompok masyarakat yang kurang mampu. Selain itu muncul ketidakadilan ekologis akibat dampak lingkungan terhadap tingginya penggunaan bahan bakar. “Jika pemerintah ingin mengatasi persoalan kemacetan dan polusi di Jakarta, selain mendorong penggunaan kendaraan umum juga bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dan berkualitas,” ujar Tulus.

Sampai detik ini penggunaan kendaraan pribadi masih sangat tinggi. Apalagi pemakaian  kendaraan roda dua semakin banyak dan distribusi polusi semakin merata. Selama ini polusi diklaim terjadi di sentra ekonomi, ternyata terdistribusi dengan hadirnya kendaraan roda dua hingga ke pelosok gang. “Polusi harus diantisipasi agar Jakarta menjadi kota yang manusiawi dari sisi ekonomi, lingkungan, dan ekologis melalui penggunaan bahan bakar yang lebih adil,” ujar Tulus.

Sebagai barometer nasional, pengendalian kendaraan pribadi dan pengendalian bahan bakar sebagai energi di Jakarta tidak dapat dipisahkan. Bicara transportasi publik tentunya bicara bahan bakar. Namun jarang sekali pemerintah menyinggung bahan bakar sebagai energi untuk kendaraan pribadi. “Bandingkan dengan Eropa dengan bahan bakar Euro 6 yang ramah lingkungan dengan dampak emisi yang sangat rendah,” kata Tulus.

Tulus berharap pemerintah memperhatikan kualitas bahan bakar sehingga mampu menekan gas buang. Pasalnya 70% polusi di Jakarta bermula di kendaraan pribadi. “Kalau Jakarta ingin menjadi kota yang layak huni, gunakan bahan bakar yang berkualitas,” tutur Tulus.

Maompang menambahkan, masyarakat diharapkan bisa menjadi pengguna BBM yang lebih berkualitas. Di satu sisi pemerintah menjalankan tugas sebagai penjamin pasokan bahan bakar,  di sisi lain ada subsidi kompensasi. “Semoga ada transformasi di masyarakat, sebaiknya BBM bersubsidi hanya dikonsumsi masyarakat yang memperoleh subsidi kompensasi,” kata Maompang.

Di kesempatan yang sama, Syafrin memaparkan kebijakan transportasi Jakarta berjalan seiring dengan rencana pengendalian konsumsi BBM. Ketika transportasi publik memenuhi standar pelayanan yang sudah ditetapkan baik dalam peraturan kemenhub maupun peraturan gubernur, ekspektasi masyarakat untuk mendapat layanan angkutan umum terbaik bisa terpenuhi. Ekspektasi masyarakat yang terpenuhi tersebut mendorong pengguna kendaraan pribadi beralih ke layanan angkutan umum.

Masifnya pengguna angkutan umum tentu menurunkan kebutuhan BBM yang biasanya digunakan untuk bermobilitas dengan kendaraan pribadi. Syafrin memberikan ilustrasi, pada 2016-2017 sebelum layanan angkutan massal Jakarta diintegrasikan secara masif, Transjakarta hanya melayani 350 ribu penumpang per hari. Angka tersebut tidak sebanding dengan banyaknya armada bus Transjakarta yang disediakan. “Integrasi dilakukan secara utuh, baik dari sarana, rute, layanan termasuk di dalamnya tarif dan sistem pembayaran. Selain itu dilakukan integrasi data dan informasi,” ujar Syafrin.

Setelah integrasi penumpang Transjakarta naik tiga kali lipat, dari 350 ribu per hari pada 2016-2017 menjadi 1.041.000 per hari pada Januari 2020. Artinya terjadi shifting dari pengguna kendaraan pribadi ke layanan angkutan umum yang tentunya menghemat konsumsi BBM.

Senada dengan Syafrin, Luckmi menjabarkan, pencemaran udara disebabkan banyak hal, dari faktor sumber pencemar seperti  kendaraan, industri, dan kegiatan sehari-hari. Penyebab lainnya adalah faktor musim seperti arah angin, kecepatan angin, topografi, bencana alam, atau alat pemantau kualitas udara (alat yang dipasang di dekat jalan raya tentu menunjukkan hasil yang berbeda dengan alat yang  dipasang di gunung).

Sebagai manusia yang berakal dan berilmu, masyarakat harus mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, lebih banyak menggunakan kendaraan umum pada jarak jauh, serta berjalan kaki atau naik sepeda pada jarak dekat. Selain itu masyarakat diimbau menanam pohon untuk menghasilkan udara yang lebih sejuk. Tindakan tersebut tentunya mendorong masyarakat tidak menggunakan AC sehingga mengurangi kebutuhan energi listrik. “Energi listrik di Indonesia masih menggunakan bahan bakar fosil,” tutur Luckmi.

Luckmi menandaskan, perubahan kualitas udara dipengaruhi teknologi dari kendaraan yang digunakan. Oleh karena itu masyarakat perlu melakukan uji emisi kendararaan. Apakah kendaraan sudah memenuhi standar yang ada atau tidak. Kualitas udara yang baik dipengaruhi juga oleh emisi kendaraan bermotor, perawatan kendaraan, dan penggunaan bahan bakar. “Harapannya di Jabodetabek tersedia angkutan umum dengan kepastian waktu yang jelas dan terintegrasi mengingat padatnya mobilitas dari kota-kota di sekitar Jakarta tersebut,” kata Luckmi.

Di akhir talkshow Syafrin menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan layanan angkutan umum dengan standar pelayanan yang cukup tinggi. Artinya, pengguna layanan angkutan umum akan mendapatkan kenyamanan setara dengan kendaraan pribadi. Masyarakat yang menggunakan angkutan umum akan memperoleh kepastian waktu dalam bermobilitas dibandingkan dengan pengguna kendaraan pribadi yang menghadapi kepadatan berlalu lintas. Kepastian waktu tersebut terkait dengan sterilnya jalur Transjakarta, KRL, MRT atau LRT. “Upaya ini bisa membantu pemerintah untuk menghemat subsidi BBM yang kapasitasnya cukup besar pada tahun-tahun belakangan ini. Selain itu biaya transportasi umum cukup murah untuk penggunanya, “ ujar Syafrin.